Masa Aksi Unjuk Rasa dari Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Padang, http://sudutlimapuluhkota.com – Ratusan Masa aksi dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( IMM) Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu dan presiden tiga priode di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (7/04/2022).
Aksi yang bertajuk “Melawan Kedzaliman’ ini di awasi ketat oleh puluhan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di sekitar areal Kantor DPRD Sumbar tersebut.
Koordinator Aksi Rahmat Hanafi menyampaikan aksi tersebut merupakan penolakan DPD IMM Sumbar terhadap wacana Presiden tiga periode.
“Kita menolak wacana penundaan Pemilu dan presiden tiga periode. Ada apa di balik wacana ini? Apakah Partai Politik yang ada di parlemen saat ini tidak mampu berjuang? Dua periode saja sudah seperti ini, masa mau tiga periode,” tegas Hanafi.
Beberapa persoalan pada masa Jokowi menurutnya antara lain kelangkaan BBM yang menyebabkan lalu lintas terganggu dan kelangkaan sembako terutama minyak goreng.
“Sembako, minyak goreng langka. Entah siapa dalang yang bermain di balik ini,” tambah Rahmat Hanafi.
Pihaknya mengharapkan DPRD beserta Pemerintah Provinsi mendengarkan tuntutan-tuntutan yang menurutnya berasal dari rakyat tersebut, dan menyampaikannya ke pemerintah pusat.
Hanafi menegaskan, aksi dari IMM murni membawa kepentingan masyarakat. Menurutnya, aksi ini merupakan langkah awal sebelum gerakan-gerakan lainnya dengan tuntutan yang sama, tegasnya.
Masa aksi disambut oleh Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Maigus Nasir mendengarkan dengan seksama segala tuntutan dan permintaan dari kader IMM.
Maigus Nasir juga menerima segala tuntutan dari kader IMM karena menganggap apa yang diperjuangkan tersebut selaras dengan amanat konstitusi negara.
“Gerakan yang ananda lakukan, sangat saya apresiasi. Sebelum kedatangan ananda, DPRD Sumbar telah mempersiapkan langkah langkah seperti yang ananda sampaikan,” ujarnya.
“Pada Senin (4/4/2022) lalu, DPRD telah musyawarah, terutama terkait kelangkaan BBM dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok terutama minyak goreng.
Berdasarkan musyawarah itu, DPRD memutuskan pada Selasa (12/4/2022) mendatang akan mengadakan musyawarah terkait kelangkaan solar dan minyak goreng.
Agenda itu akan mengundang dinas terkait , Pertamina, dan SKK migas.
“Terkait isu tiga periode presiden, kami bersepakat bersama dengan ananda sekalian,” imbuh Maigus Nasir.
“Insha Allah, aspirasi ananda kami sampaikan karena kewenangannya pada pemerintah pusat. Karena UU merupakan kewenangan DPR RI dan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Setelah tuntutan mereka dipenuhi, ratusan kader IMM tersebut membubarkan diri dengan tertib. (*)
