Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh di Aula Josrizal Zain, Kantor Wali Kota Payakumbuh, pada Rabu (25/02/2026). Pertemuan tersebut dimanfaatkan Pemko Payakumbuh untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis daerah sekaligus menyelaraskan program pembangunan 2026–2027.
Rakor yang bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadhan Pemprov Sumbar itu dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kota.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Zulmaeta menyoroti tantangan serius penanganan bencana, khususnya banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau. Berdasarkan data dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025, diperlukan penanganan pasca bencana (Jitupasna) secara komprehensif.
“Kami masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana. Data terakhir menunjukkan perlunya langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana,” ujar Wali Kota Zulmaeta.
Baca Juga : WaWaKo Payakumbuh Pimpin Safari Ramadhan di Masjid Ikhlas, Serahkan Hibah Rp50 Juta
Ia menjelaskan, bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 menyebabkan kerusakan rumah warga dan lahan pertanian di sejumlah wilayah. Pemko Payakumbuh, kata dia, terus memperbarui data dampak bencana serta menyiapkan langkah rehabilitasi. Pihaknya juga berharap dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, Wali Kota Zulmaeta menyoroti persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang masih memicu keluhan masyarakat. Tumpukan sampah yang belum tertutup tanah serta pengelolaan air lindi yang belum optimal dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
Pemko Payakumbuh meminta dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi.
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over dimension over load (ODOL). Pelebaran Jalan Lingkar Selatan juga didorong untuk memperkuat kawasan pergudangan dan distribusi barang.
Pada sektor pelayanan dasar, Wali Kota Zulmaeta mengungkapkan kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan. Sebagian besar jaringan pipa yang dibangun pada era 1980-an kini mengalami tingkat kebocoran tinggi.
“Kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi. Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta pembangunan reservoir baru,” katanya.
Di bidang ekonomi, Pemko Payakumbuh membuka peluang kerja sama dengan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. Saat ini, kapasitas pengrajin di Kota Payakumbuh sekitar 400 orang.
Menurut Wali Kota Zulmaeta, peluang tersebut menjadi momentum untuk memperkuat UMKM dan mendorong hilirisasi produk kerajinan agar mampu menembus pasar ekspor. Ia juga meminta dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA, fasilitasi penuntasan tapal batas, serta peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota.
Menanggapi berbagai usulan itu, Gubernur Buya Mahyeldi menegaskan tahun 2026 harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Sumbar setelah menghadapi berbagai tekanan pada 2025.
“Tantangan 2025 adalah wake up call bagi kita semua. Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan 5,7 persen bukan mustahil jika transformasi kita mulai hari ini,” tegasnya.
Ia memaparkan empat strategi utama, yakni hilirisasi agroindustri, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, serta penguatan mitigasi bencana sebagai bagian dari investasi ekonomi. Percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai, termasuk pembangunan pengendali banjir di sentra produksi, menjadi prioritas untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketahanan pangan. (ABD/MediaCenter)
