Limapuluh Kota, http://sudutlimapuluhkota.com – Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menekankan harus fokus pada program prioritas yang dilaksanakan Wali Nagari selama memimpin.
“Harus ada warisan yang ditinggalkan kepada masyarakat yang dapat dinikmati masyarakat di masa datang. Baik itu pembangunan fisik maupun kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Untuk itu, Musrenbang Nagari Koto Tinggi ini benar-benar melibatkan peran serta masyarakat agar kesepakan prioritas pembangunan nagari dapat terwujud,” ucap Bupati Safaruddin saat memberikan sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari tahun 2025 dan penyusunan daftar usulan RKP Nagari Tahun 2026 Nagari Koto Tinggi, di Aula Kantor Wali, pada Rabu (04/09/2024).
Turut hadir dalam Musrenbang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Afri Efendi, Kepala Dinas Kesehatan Yulia Masna, Sekretaris Dinas Perinaker Nuzul Firman, dan Camat Gunuang Omeh Apri Yulianto.
Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin berharap peran serta masyarakat dengan memberikan ruang bagi keterlibatan warga Nagari Koto Tinggi dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut Bupati Safaruddin, keterlibatan itu menjadi penting kerena tujuan musyawarah adalah menyepakati prioritas pembangunan nagari serta program/kegiatan yang akan dibiayai melalui APB Nagari, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN Maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
“Sebagai penyelenggara pemerintah, terdepan pemerintah nagari senantiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah tentu harus tanggap terhadap perubahan terpenting dalam pelayanan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Safaruddin.
Sementara itu, Wali Nagari Koto Tinggi Insanul Rijal menyampaikan penganggaran program pembangunan nagari harus disesuaikan dengan Permendes terbaru, baik itu kegiatan fisik maupun non fisik.
“Dengan APB nagari 2,5 milyar, tentu pembangunan 11 jorong di Koto Tinggi akan berjalan lambat. Ia berharap Bupati Safaruddin menerima sejumlah usulan kepada Pemkab Lima Puluh Kota maupun meneruskannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar pembangunan daerah pinggiran Lima Puluh Kota berjalan pesat,” terang Insanul Rijal. (ABD/Kominfo).
