Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menetapkan lima prioritas utama pembangunan daerah untuk tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 sekaligus Rembuk Stunting 2026.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Joserizal Zain, Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, pada Senin (30/03/2026).
Musrenbang mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik”. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, perangkat daerah hingga kota, agar sejalan dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan bahwa capaian indikator makro Kota Payakumbuh menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, namun masih di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,62, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan berada di angka 4,95 persen, tingkat pengangguran 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita sebesar Rp66,037 juta.
Wakil Wali Kota Elzadaswarman menjelaskan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang difokuskan pada lima prioritas pembangunan.
Kelima prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, sehat, dan berdaya saing; penguatan perekonomian berbasis produk unggulan dan inovasi; peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel; penguatan kehidupan sosial budaya berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK); serta pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
“Prioritas ketiga menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sejalan dengan komitmen Kota Payakumbuh sebagai kota percontohan anti korupsi,” ujarnya.
Selain itu, Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mendukung program strategis nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta percepatan penurunan stunting.
Ia menegaskan, setiap perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab persoalan daerah secara tepat sasaran.
“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan RKPD 2027 serta memperkuat upaya percepatan penurunan stunting,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta berbagai elemen masyarakat dan organisasi daerah. (ABD/MediaCenter)
