Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh akan mulai melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum pada Selasa, 20 Mei 2025, pukul 08:30 WIB. Penertiban tahap awal akan difokuskan di sepanjang Jalan Soekarno Hatta sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwako) yang berlaku.
Asisten II Setda Kota Payakumbuh, Wal Asri, mewakili Wali Kota, menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemko telah menerbitkan 192 Surat Perintah Bongkar (SPB). Dari jumlah tersebut, hanya 31 pemilik bangunan yang telah melakukan pembongkaran secara mandiri, sementara 161 lainnya belum menindaklanjuti.
“Kami memahami akan ada berbagai reaksi dari masyarakat. Namun, mayoritas mendukung langkah ini demi penataan kota dan kenyamanan bersama,” ujar Wal Asri saat rapat koordinasi di Balai Kota, pada Jumat (16/05/2025).
Ia menyebutkan, data di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran bangunan liar lebih banyak dari yang diperkirakan. Oleh karena itu, Pemko menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi di atas fasilitas umum.
Camat dan lurah diminta untuk aktif mengimbau warga agar membongkar bangunan secara mandiri sebelum tim terpadu melakukan tindakan pembongkaran paksa.
“Ini baru awal dari rangkaian penertiban yang akan menyasar seluruh wilayah Kota Payakumbuh. Jangan mendukung pelanggaran dengan membangun tanpa izin di atas fasilitas umum,” tegasnya.
Dukungan terhadap langkah Pemko ini juga datang dari Polres Payakumbuh. Kabag Ops Polres Payakumbuh, Kompol Winedri, menyatakan bahwa penertiban harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu guna mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Ketertiban dan keamanan akan menciptakan iklim investasi yang baik bagi Payakumbuh,” ujarnya.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, Dony Prayuda, menyatakan bahwa pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas. Komunikasi intensif akan dilakukan dengan pemilik bangunan untuk mencari solusi terbaik sebelum pembongkaran.
“Kami akan mengedepankan pendekatan persuasif. Bila ada kendala seperti keterbatasan biaya, akan kami bantu fasilitasi komunikasinya,” kata Dony.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Rajman, menjelaskan bahwa pembongkaran akan dilakukan oleh tim terpadu, mengacu pada Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 dan Perwako Nomor 82 Tahun 2019.
Pasal 13 ayat (1) huruf e dalam Perda tersebut melarang pendirian bangunan di atas jalur hijau, taman, dan fasilitas umum. Sedangkan Pasal 24 ayat (1) Perwako menyebutkan bahwa pembongkaran paksa dilakukan jika pemilik tidak melaksanakan SPB dalam batas waktu yang ditentukan.
“Teknis pelaksanaan akan mengikuti aturan yang berlaku,” pungkas Rajman. (ABD/MediaCenter)
