Limapuluh Kota, http://sudutlimapuluhkota.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui peluncuran Gerakan Bersama Antikorupsi, pada Jumat (16/05/2025).
Kegiatan tersebut dirangkai dengan tiga agenda utama, yaitu pengukuhan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), penandatanganan Pakta Integritas oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pencanangan penyelenggara antikorupsi di lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota.
Acara yang digelar di aula kantor bupati itu dihadiri Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ahlul Badrito Resha, mewakili Bupati Safni Sikumbang. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, Camat, Wali Nagari, serta jajaran Satgas Saber Pungli yang baru dikukuhkan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha menegaskan bahwa gerakan antikorupsi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar seremoni. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk membangun integritas sebagai pondasi utama birokrasi.
“Sepuluh tahun ke depan kita ingin Lima Puluh Kota bangkit. Jangan lagi tercoreng oleh praktik korupsi atau perilaku tak terpuji,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menempatkan aparatur yang berkompeten dalam struktur pemerintahan. “Pemerintahan yang kredibel hanya bisa dibangun oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan integritas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wabup Ahlul Badrito Resha menyebut bahwa korupsi dan pungutan liar bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. “Pembangunan tidak akan optimal jika masih ada kebocoran anggaran dan pelayanan publik yang buruk,” tegasnya.
Ketua panitia pelaksana, Irwandi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.
Wabup Ahlul Badrito Resha juga mengingatkan agar Satgas Saber Pungli bekerja secara profesional, cepat, tegas, namun tetap humanis dan edukatif. Ia meminta fakta integritas tidak dianggap sebagai formalitas semata, melainkan menjadi wujud nyata komitmen antikorupsi.
“Gerakan ini bukan hanya milik pemerintah, tapi milik kita bersama. Jangan beri ruang sedikit pun bagi korupsi. Mari mulai perubahan dari sini,” tutupnya. (ABD/Kominfo)
