Padang, http://sudutlimapuluhkota.com — Bupati Lima Puluh Kota, H. Safni Sikumbang, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan infrastruktur daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Istana Gubernur, Kota Padang, pada Selasa (15/04/2025).
“Kami berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat menjalin komunikasi dan mencari solusi bersama terkait maraknya tambang-tambang yang merusak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendapatan dari sektor ini tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan,” ujar Bupati Safni Sikumbang.
Ia mengungkapkan bahwa total pendapatan dari sektor tambang pada 2024 hanya mencapai Rp8,923 miliar, sementara dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan, jauh lebih besar.
Salah satu kerusakan yang disoroti adalah kondisi jalan Halaban–Lintau yang mengalami kerusakan berat akibat dilalui truk tambang bertonase tinggi.
Selain meminta kewenangan dalam penertiban tambang, Bupati Safni Sikumbang juga mendesak Pemprov Sumbar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Lima Puluh Kota, termasuk akses jalan menuju Nagari Galugua di Kecamatan Kapur IX, pengembangan akses ke Museum PDRI, serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti bendungan (DAM) di wilayah aliran sungai.
Bupati Safni Sikumbang juga mengusulkan agar aset-aset milik Provinsi yang berada di wilayah Lima Puluh Kota dapat dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar dapat dimanfaatkan lebih optimal bagi masyarakat.
Musrenbang RKPD 2026 ini turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Kepala Bappenas RI juga hadir secara daring dan memberikan masukan terkait arah pembangunan Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa tema pembangunan RKPD 2026 adalah “Peletakan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Positif dan Berkelanjutan.” Ia menekankan pentingnya penguatan fondasi di sektor infrastruktur, tata kelola, kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya sinkronisasi visi nasional dengan perencanaan daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. (ABD/Kominfo)
