Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh memproyeksikan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp789,21 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Proyeksi tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, pada Senin (14/09/2026).
Dalam penyampaiannya, Wakil Wali Kota Elzadaswarman mengatakan penyusunan RAPBD 2027 merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah (Pemda) menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Rancangan APBD yang kita bahas pada hari ini bukanlah sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen strategis untuk menerjemahkan prioritas pembangunan daerah di tahun 2027. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Elzadaswarman.
Baca Juga : Pemko dan DPRD Payakumbuh Sepakati Perubahan APBD 2026, Pendapatan Naik Rp138,83 Miliar
Ia menjelaskan, dari total proyeksi pendapatan sebesar Rp789,21 miliar, sebesar Rp619,16 miliar bersumber dari pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp170,04 miliar.
Target PAD tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp49,02 miliar, Retribusi Daerah Rp97,52 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp13,77 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9,72 miliar.
Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyebut peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah (Pemda), mengingat pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar dalam struktur pendapatan daerah.
Namun, menurutnya, upaya meningkatkan PAD harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.
“Peningkatan PAD bukan semata-mata mengejar besaran nominal penerimaan. Upaya ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat maupun dunia usaha,” ujarnya.
Untuk meningkatkan penerimaan daerah, Pemko Payakumbuh akan mendorong optimalisasi sejumlah sektor, antara lain UMKM, perdagangan, jasa, pariwisata, dan BUMD. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui digitalisasi pembayaran serta pemutakhiran basis data wajib pajak.
Di sisi belanja, Pemko Payakumbuh memproyeksikan Belanja Daerah pada 2027 sebesar Rp834,05 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp719,46 miliar, Belanja Modal Rp112,58 miliar, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2 miliar.
Dengan target pendapatan Rp789,21 miliar dan belanja Rp834,05 miliar, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp44,83 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai yang sama. Dengan demikian, pembiayaan neto diproyeksikan berimbang.
Wakil Wali Kota Elzadaswarman berharap pembahasan RAPBD 2027 antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” pungkasnya. (ABD/MediaCenter)
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.