Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menyatakan siap menindaklanjuti seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi merupakan bagian penting dalam proses penyusunan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua akan kami pelajari secara cermat dan dijawab secara resmi pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Wakil Wali Kota Elzadaswarman saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Payakumbuh, pada Selasa (11/11/2025).
Baca Juga : Meski Dana Transfer Turun, Pemko Payakumbuh Tetap Optimistis Pertahankan Kualitas Layanan Publik
Ia menambahkan, kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD menjadi kunci dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan, terutama di tengah dinamika fiskal nasional dan terbatasnya ruang fiskal daerah.
“Kami berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan tetap mengedepankan kolaborasi serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” lanjutnya.
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD Kota Payakumbuh telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Wirman Putra.
Dalam pandangan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi sorotan. Fraksi Golkar menilai pelaksanaan Car Free Day perlu dievaluasi dan lokasinya dipindahkan ke Jalan Soekarno–Hatta. Fraksi NasDem menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh, sementara Fraksi PKS menekankan pentingnya penanganan serius terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
Adapun Fraksi Demokrat meminta pemerintah menjaga kualitas layanan publik, khususnya terkait BPJS Kesehatan. Fraksi PAN mendukung langkah digitalisasi pajak dan retribusi, sedangkan Fraksi PPP mendorong efisiensi anggaran melalui lelang kendaraan dinas serta pembayaran insentif bagi RT/RW dan guru TPA.
Wakil Wali Kota Elzadaswarman menilai seluruh pandangan tersebut menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan daerah agar tetap berpihak kepada masyarakat.
“Masukan dari DPRD sangat berharga. Ini bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat,” tutupnya. (ABD/MediaCenter)
