Meski Dana Transfer Turun, Pemko Payakumbuh Tetap Optimistis Pertahankan Kualitas Layanan Publik

Payakumbuh, http://Sudutlimapuluhkota.com — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh tetap optimistis mampu menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan prioritas, meski menghadapi penurunan signifikan dana transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.

Hal itu disampaikan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, pada Senin (10/11/2025), saat menyampaikan Nota Pengantar terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang disahkan pada 23 September 2025, Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Payakumbuh mengalami penurunan menjadi Rp401,9 miliar, atau berkurang Rp116,88 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi kita. Namun, kami berkomitmen memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga dan pembangunan prioritas daerah berjalan optimal,” ujar Wali Kota Zulmaeta.

Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2026 dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

APBD 2026 disusun selaras dengan kebijakan fiskal nasional dalam RAPBN 2026, dengan memperhatikan kesinambungan fiskal daerah, arah kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional (KEM-PPKF).

“APBD harus responsif dan antisipatif terhadap dinamika ekonomi global, perubahan iklim, hingga gejolak geopolitik, namun tetap mencerminkan optimisme dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Berdasarkan Nota Keuangan, total pendapatan daerah Kota Payakumbuh tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp652,98 miliar, terdiri atas:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp158 miliar,
• Pendapatan Transfer Rp494,98 miliar,
• Lain-lain pendapatan yang sah Rp0.

Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp738,14 miliar, yang meliputi:

• Belanja operasi Rp674,52 miliar,
• Belanja modal Rp62,61 miliar,
• Belanja tidak terduga Rp1 miliar.

Selisih antara pendapatan dan belanja akan ditutupi melalui pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp85,16 miliar.

Lima Prioritas Pembangunan 2026

Wali Kota Zulmaeta menegaskan, arah pembangunan tahun 2026 berpedoman pada tema RKPD 2026: “Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing.”

Lima prioritas pembangunan tersebut meliputi:

• Peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing.
• Peningkatan perekonomian yang unggul, inovatif, dan berbasis produk unggulan daerah.
• Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.
• Penguatan kehidupan sosial budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’—Syara’ Basandi Kitabullah (ABS—SBK).
• Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dorong Kemandirian Fiskal

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Zulmaeta juga menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.

Langkah yang ditempuh meliputi evaluasi regulasi pajak dan retribusi, pembentukan BUMD baru, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemungutan pajak.

“Kita harus mampu memaksimalkan potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah,” ungkap Wali Kota Zulmaeta.

Ia berharap pembahasan RAPBD 2026 antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan konstruktif, sehingga menghasilkan dokumen anggaran yang realistis, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen angka, tetapi instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (ABD/MediaCenter)