Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi fondasi utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan visi besar pembangunan tidak hanya diukur dari hasil yang terlihat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengelola potensi hambatan secara terukur.
Hal itu disampaikan Wali Kota Zulmaeta saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025–2029 di Aula Ngalau Indah Balai Kota Payakumbuh, pada Rabu (05/11/2025).
“Risiko adalah bagian dari perjalanan pembangunan. Ia bukan untuk dihindari, tetapi harus kita kenali, kita analisis, dan kita kelola secara efektif,” ujar Wali Kota Zulmaeta.
Ia menambahkan, dengan memahami risiko secara cermat, pemerintah dapat meminimalkan potensi ancaman sekaligus mengoptimalkan peluang. Sebagai kota kecil dengan potensi besar, Kota Payakumbuh perlu membangun dengan penuh perhitungan dan kesiapan menghadapi tantangan. “Semangat dan niat baik saja tidak cukup. Pemerintah harus memiliki sistem yang kuat dalam mengenali dan mengelola risiko kebijakan,” imbuhnya.
Bimtek tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029, serta memperkuat penerapan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah (Pemko).
Wali Kota Zulmaeta juga menekankan pentingnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengintegrasikan prinsip manajemen risiko ke dalam setiap program dan kebijakan. ASN, kata dia, harus memiliki kemampuan analitis serta kesiapan mengambil langkah antisipatif dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan.
“Sebagai ASN, kita punya tanggung jawab besar memastikan setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Mari jadikan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Rizal, yang menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Dalam paparannya, Rizal menegaskan bahwa pengelolaan risiko merupakan elemen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “Pemerintahan yang efektif bukan berarti bebas dari risiko, melainkan mampu mengenali dan mengelolanya secara bijak,” katanya.
Ia mencontohkan, keberhasilan Sumatera Barat mempertahankan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional merupakan hasil kolaborasi lintas instansi dalam mengelola risiko pembangunan. “Menurunkan angka kemiskinan adalah contoh konkret pengelolaan risiko yang berhasil. Minimal capaian ini harus terus kita pertahankan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem, tetapi juga oleh komitmen seluruh elemen Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.
“Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi budaya berpikir dalam setiap langkah pemerintahan. Jika budaya ini tumbuh, Kota Payakumbuh akan mampu menghadapi masa depan dengan lebih tangguh dan terukur,” tutupnya. (ABD/MediaCenter)
