Padang, http://sudutlimapuluhkota.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota mengusulkan 25 proyek strategis pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 yang digelar di Auditorium Istana Gubernur, Kota Padang, pada Senin (19/05/2025).
Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, yang hadir langsung dalam forum tersebut, memaparkan usulan prioritas pembangunan daerah di hadapan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan jajaran kepala daerah se-Sumatera Barat.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha menekankan pentingnya posisi strategis Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pintu gerbang darat dari Riau menuju Sumatera Barat. Menurutnya, potensi daerah yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM harus didukung oleh infrastruktur dan layanan publik yang memadai.
“Seluruh usulan ini disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan misi pembangunan nasional,” ujar Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha.
Usulan tersebut mencakup penguatan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan sektor pangan, mitigasi bencana berbasis lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Beberapa proyek utama yang diajukan antara lain pelebaran dan perbaikan Jalan Payakumbuh–Suliki–Koto Tinggi, pembangunan Jalan Sarilamak–Gunuang Malintang, hingga jembatan penghubung Titian Sambung Koto Tinggi. Di bidang pertanian dan peternakan, usulan mencakup pembangunan irigasi tersier, bantuan traktor roda empat dan mini excavator, pembangunan rumah potong hewan, serta pengadaan ternak sapi.
Pemerintah Daerah (Pemda) juga mengajukan peningkatan status Rumah Sakit Ahmad Darwis di Suliki dan normalisasi sungai-sungai rawan banjir seperti Batang Harau, Batang Sinamar, Batang Kapur, Batang Sanipan, dan Batang Manggilang. Di sektor lingkungan, pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (reduce, reuse, recycle) diusulkan sebagai bagian dari program pengelolaan sampah terpadu.
Untuk mendukung kesejahteraan sosial, program pembangunan rumah tidak layak huni, jaminan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan pengentasan kemiskinan juga menjadi bagian dari usulan.
Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab), pemerintah provinsi, dan semua pemangku kepentingan.
“Kami berharap, seluruh usulan ini dapat menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat agar tercipta pembangunan yang maju, inklusif, dan berkeadilan,” tutupnya.
Paparan dari Pemkab Lima Puluh Kota mendapat sambutan positif dari Gubernur Mahyeldi dan peserta forum, yang menilai usulan tersebut sebagai bentuk perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat. (ABD/Kominfo)
