Jakarta, http://sudutlimapuluhkota.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menjadi mentor dalam seminar rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang digelar di Gedung Graha Wisesa, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Kota Jakarta, pada Senin (04/05/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Rida Ananda mendampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Delni Putra dan Kepala Dinas Pendidikan Nalfira yang mempresentasikan gagasan proyek perubahan di hadapan tim penguji.
Rida Ananda mengatakan, kedua proyek perubahan yang dipaparkan sejalan dengan visi Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam menghadirkan pemerintahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita berharap implementasi kedua proyek perubahan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Payakumbuh,” ujar Rida Ananda.
Ia menegaskan, peningkatan kompetensi manajerial melalui PKN Tingkat II bukan menjadi tujuan akhir, melainkan harus menghasilkan inovasi pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Nalfira memperkenalkan konsep Kelas Bernalar, yakni strategi untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar di Kota Payakumbuh.
Sementara itu, Delni Putra mempresentasikan inovasi pengelolaan persampahan berbasis ekonomi sirkular yang bertujuan mendorong kemandirian lingkungan di tingkat masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Rida Ananda menyatakan dukungan penuh terhadap kedua proyek tersebut. Ia menilai peningkatan literasi dan numerasi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia, sedangkan pengelolaan sampah dari hulu dapat mengurangi beban lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat.
PKN Tingkat II berlangsung pada 2 Maret hingga 12 Juli 2026 dan diikuti oleh Pejabat Tinggi Pratama dari berbagai kementerian, lembaga, serta Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia.
Pelatihan ini mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mewujudkan Organisasi Publik yang Resilien melalui Manajemen Risiko dan Inovasi Pelayanan Publik,” sebagai upaya mendorong birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. (ABD/MediaCenter)