Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menggelar rapat evaluasi reformasi birokrasi (RB) untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB tahun 2024 dan menyusun rencana aksi RB tahun 2025. Rapat ini berlangsung di Aula Ampangan, lantai II Kantor Wali Kota Payakumbuh, pada Selasa (20/05/2025), dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda.
Dalam kesempatan itu, Rida memaparkan bahwa indeks RB Kota Payakumbuh tahun 2024 yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mencapai angka 83,28 dengan kategori A-. Capaian ini menjadi dasar untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di semua sektor pemerintahan.
“Percepatan RB penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, efisiensi layanan publik, dan pencapaian target pembangunan,” ujar Rida.
Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri oleh Plh. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Atemugiarae, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ifon Satria Chan. Fokus utama rapat adalah menyusun rencana aksi RB tahun 2025 yang mencakup berbagai isu strategis seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.
Rida menekankan bahwa reformasi birokrasi adalah agenda kolektif yang harus melibatkan seluruh perangkat daerah. Ia mendorong terwujudnya kolaborasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun rencana aksi yang terukur dan realistis.
“RB bukan hanya tugas tim teknis. Ini adalah komitmen bersama untuk mendorong inovasi dan meningkatkan akuntabilitas di semua lini pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa rencana aksi RB harus sejalan dengan peta jalan reformasi birokrasi lima tahunan dan prioritas pembangunan daerah. Evaluasi LHE RB tahun sebelumnya dinilai sebagai pijakan penting dalam merumuskan arah kebijakan di tahun berjalan.
Rapat diakhiri dengan diskusi panel bersama seluruh tim RB Kota Payakumbuh untuk merumuskan langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing global. (ABD/MediaCenter)
