Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Pertemuan Ampangan, pada Kamis (10/04/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung program prioritas nasional tersebut.
Rakor dipimpin Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal. Forum ini diikuti berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal di daerah.
Dalam arahannya, Yasrizal menekankan pentingnya koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas layanan program. Ia juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan MBG guna menjaga kualitas makanan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah dan memperkuat pelaku UMKM.
“Penggunaan bahan pangan lokal tidak hanya menjamin kesegaran dan kualitas, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Yasrizal meminta percepatan pemenuhan persyaratan kelayakan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kelengkapan administrasi lainnya. Hal ini penting untuk menjaga mutu layanan bagi penerima manfaat, seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Afridel Asda, menyatakan pihaknya siap mendukung keberlanjutan program melalui penyediaan dan distribusi bahan pangan lokal yang berkualitas.
“Dinas Ketahanan Pangan siap berkolaborasi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan lokal yang aman dan bermutu,” katanya.
Hingga saat ini, dari total 32 SPPG yang terdaftar, sebanyak 23 unit telah beroperasi dan menjangkau sekitar 58.000 penerima manfaat atau setara 93,5 persen dari target 62.000 jiwa. Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh optimistis target tersebut dapat tercapai seiring percepatan operasional SPPG yang masih dalam tahap persiapan.
Hasil rakor akan dilaporkan secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara terintegrasi, akurat, dan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Rakor turut dihadiri sejumlah kepala OPD, di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta para ketua yayasan dan kepala SPPG se-Kota Payakumbuh yang terlibat langsung dalam implementasi program di lapangan. (ABD/MediaCenter)
