Jakarta, http://sudutlimapuluhkota.com — Pemko Payakumbuh memperkuat arah kebijakan daerah dengan menyelaraskan agenda reformasi birokrasi nasional usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pullman Central Park, Kota Jakarta, pada Kamis (20/11/2025).
Kehadiran Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam forum nasional tersebut menegaskan kesiapan daerah mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita ke-4 terkait reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.
Wali Kota Zulmaeta menyebut sembilan kebijakan baru BKN serta pemutakhiran data nasional ASN menjadi rujukan penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun birokrasi yang modern, adaptif, dan berbasis kinerja.
“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di pusat. Kota Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh arahan BKN untuk memperkuat tata kelola kepegawaian, memetakan talenta ASN secara terstruktur, dan mempercepat automasi layanan kepegawaian,” ujar Wali Kota Zulmaeta.
Baca Juga : Pemko Payakumbuh Gandeng Kota Tangerang untuk Matangkan Reformasi Manajemen Talenta ASN
Ia menegaskan bahwa layanan kepegawaian yang cepat dan responsif menjadi kebutuhan mendesak bagi kota yang tengah memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, serta percepatan ekonomi.
Wali Kota Zulmaeta menambahkan, berbagai kebijakan seperti automasi kenaikan pangkat, penyederhanaan uji kompetensi, dan penguatan manajemen talenta akan segera diadaptasi untuk memastikan ASN bekerja dalam ritme baru yang efisien dan akuntabel.
Menurutnya, arah kebijakan yang disampaikan Kepala BKN, mulai dari pemetaan talenta hingga independensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), memiliki dampak langsung terhadap efektivitas birokrasi daerah.
Rakornas 2025 mencatat jumlah ASN nasional mencapai 5.588.245 orang, terdiri atas 64 persen PNS dan 36 persen PPPK. Data tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk Kota Payakumbuh, untuk memperkuat perencanaan kebutuhan serta redistribusi tugas ASN.
“Birokrasi yang kuat akan menghasilkan pelayanan publik yang kuat. Reformasi ini akan kami tempatkan sebagai agenda prioritas daerah,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, sejumlah tokoh nasional seperti Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf turut memberikan perspektif mengenai birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan global.
Wali Kota Zulmaeta menilai pandangan tersebut relevan bagi daerah. “Kota Payakumbuh tidak boleh menunggu perubahan. Kita harus membaca arah kebijakan pusat dan bergerak cepat. Rakornas ini memberikan peta jalan yang jelas,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa BKN tengah mengakselerasi implementasi Asta Cita ke-4 melalui reformasi regulasi dan tata kelola, dari pendekatan represif menuju responsif.
Ia mencontohkan transformasi besar pada sistem keuangan dari wesel pos ke layanan digital, serta revolusi telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi tanpa batas melalui smartphone.
“Reformasi itu nyata dan terus bergerak. Birokrasi harus mampu mengikuti lajunya,” pungkasnya. (ABD/MediaCenter)
