Limapuluh Kota, http://sudutlimapuluhkota.com — Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Sarilamak, pada Jumat (05/06/2026). Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, wali nagari, perwakilan BKSDA, Palang Merah Indonesia (PMI), serta insan pers.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha menyampaikan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, rakor digelar sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan jumlah titik panas di wilayah tersebut.
“Penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada kondisi cuaca ekstrem saat ini,” ujar Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha.
Baca Juga : Bupati Lima Puluh Kota Apresiasi Relawan atas Keberhasilan Pencarian Orang Hilang
Ia menjelaskan, dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan akibat kabut asap, menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan, serta berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi daerah.
Menurutnya, penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah Daerah (Pemda) bersama seluruh unsur terkait diminta terus meningkatkan kewaspadaan melalui upaya pencegahan, sistem peringatan dini, kesiapan sumber daya, serta respons cepat apabila terjadi kebakaran.
“Melalui rakor ini, saya berharap seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota,” katanya.
Wabup Ahlul Badrito Resha juga mengajak camat, wali nagari, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran. Menurutnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya Karhutla.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota, Alfian, menegaskan pentingnya langkah mitigasi yang cepat dan nyata di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh pihak terkait meningkatkan kegiatan pencegahan maupun penanganan secara terpadu.
“Fokus utama yang harus dilakukan adalah upaya pencegahan melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, penyampaian imbauan, serta edukasi melalui media massa dan platform digital, di samping langkah penanganan yang cepat dan tepat,” ujar Alfian.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan lima langkah pencegahan Karhutla, yakni tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan terutama di area vegetasi kering, tidak meninggalkan api unggun atau pembakaran sampah tanpa pengawasan, segera melaporkan titik api atau indikasi asap kepada petugas, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air di wilayah masing-masing.
Dalam rakor tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, Zaimar Hakim, turut memaparkan kondisi kerawanan bencana di daerah, peta wilayah rawan titik api berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kesiapan sarana dan prasarana pemadaman, serta kesiapan personel satuan tugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, Satpol PP, dan unsur masyarakat.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama musim kemarau tahun 2026. (ABD/Kominfo)
