Padang, http://sudutlimapuluhkota.com — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menegaskan komitmennya mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta memperkuat ekosistem halal sebagai upaya meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertajuk Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kota Padang, pada Selasa (04/08/2026).
Menurut Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta terus mendorong penguatan UMKM dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Sertifikasi halal dinilai tidak hanya sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
“Percepatan sertifikasi halal bukan hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen,” katanya.
Ia menegaskan, Pemko Payakumbuh akan memperkuat pendampingan, pembinaan, serta sinergi dengan berbagai pihak agar semakin banyak produk UMKM memperoleh sertifikat halal dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Selain sertifikasi, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menilai pengembangan ekosistem halal harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas produk, penguatan rantai pasok, pemasaran, hingga keterhubungan dengan sektor perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
“Kami akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan agar Kota Payakumbuh mampu menghasilkan UMKM unggul dengan produk halal yang berkualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan UMKM berbasis produk halal sejalan dengan arah pembangunan daerah yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Karena itu, dukungan pemerintah tidak hanya melalui pendampingan sertifikasi, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha, pembinaan mutu produk, perluasan pemasaran, serta pengembangan jejaring usaha.
Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dan diikuti kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, serta perangkat daerah yang membidangi UMKM dan perdagangan.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa sertifikasi halal telah menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, melindungi konsumen, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai dan syariat.
Ia mengatakan, pengembangan ekonomi halal juga selaras dengan falsafah Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sehingga percepatan sertifikasi halal memiliki nilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas daerah.
Gubernur Mahyeldi menyebutkan hingga 2026, target kuota Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Provinsi Sumatera Barat telah tercapai 100 persen dengan 72.385 pelaku usaha mengikuti program tersebut. Sebanyak 110.124 sertifikat halal telah diterbitkan dan mencakup 246.332 produk.
Ia juga mengingatkan bahwa 17 Oktober 2026 merupakan batas akhir penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kelompok produk, termasuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) diminta memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha serta menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Selain percepatan sertifikasi, Gubernur Mahyeldi mendorong pengembangan ekosistem halal melalui penguatan industri halal, destinasi wisata halal, Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS), laboratorium halal, pembinaan UMKM, hingga penguatan rantai pasok.
Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut menjadi wadah sinergi Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat dalam mempercepat sertifikasi halal sekaligus membangun ekosistem halal yang berkelanjutan guna meningkatkan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah. (ABD/MediaCenter)