Padang, http://sudutlimapuluhkota.com — Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota informatif secara nasional. Hal itu disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang dan diskusi publik di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan, pada Senin (06/10/2025).
Acara ini turut dihadiri Ketua DPRD Padang Muharlion, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Musfi Yendra, serta Ketua Penasehat PJKIP Padang yang juga mantan Ketua KI Sumbar, Syamsurizal. Dalam pelantikan tersebut, Yuliadi Chandra resmi dikukuhkan sebagai Ketua, Arif Budiman Effendi sebagai Sekretaris, dan Sri Taufik sebagai Bendahara PJKIP Kota Padang.
Sebagai keynote speaker, Wali Kota Fadly Amran menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari misi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menyatakan bahwa Pemko Padang akan bekerja keras untuk meraih predikat kota informatif.
“Saya bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkomitmen untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota informatif. Komitmen ini sejalan dengan semangat transparansi publik,” ujar Wali Kota Fadly Amran.
Baca Juga : Wali Kota Padang Bakal Hadiri Pelantikan Pengurus PJKIP 2025–2028
Wali Kota Fadly Amran menyadari bahwa upaya menuju kota informatif tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Ia menilai kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama insan pers dan organisasi seperti PJKIP, sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka. “Tanpa keterlibatan publik, masyarakat, komunitas, dan organisasi seperti PJKIP, program yang telah disusun pemerintah tidak akan berjalan maksimal,” jelasnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif memberikan kritik dan masukan terhadap program pemerintah. Menurutnya, kritik konstruktif menjadi bagian penting dari proses membangun tata kelola pemerintahan yang transparan.
“Kita ingin setiap usaha yang dilakukan pemerintah mendapatkan penilaian dan tanggapan langsung dari masyarakat. Kritik konstruktif menjadi bagian dari perjalanan menuju pemerintahan yang transparan,” tegasnya.
Pelantikan dan diskusi publik PJKIP ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah, jurnalis, dan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Kota Padang diharapkan semakin terbuka terhadap akses informasi publik serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan keterbukaan informasi. (TIM)

