Jakarta, http://sudutlimapuluhkota.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota memperoleh alokasi 210 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Bantuan tersebut merupakan hasil lobi yang dilakukan Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, kepada pemerintah pusat.
Bupati Safni Sikumbang menyampaikan, bantuan tersebut menjadi langkah konkret dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk perbaikan rumah tidak layak huni di sejumlah nagari.
“Ini bukan hanya soal 210 unit rumah, tetapi bagaimana negara hadir memastikan masyarakat tinggal di rumah yang layak, aman, dan bermartabat,” ujar Bupati Safni Sikumbang saat berada di Kementerian PKP, pada Jum’at (10/04/2026).
Ia menambahkan, saat ini masih terdapat sekitar 1.090 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pihaknya telah mengajukan tambahan bantuan kepada Kementerian PKP melalui Kepala Biro Hukum, Yenita Sari.
Bupati Safni Sikumbang mengungkapkan, proses mendapatkan alokasi BSPS tersebut tidak mudah dan memerlukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat serta penyampaian data yang akurat agar daerahnya menjadi prioritas.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian PKP, Yenita Sari, menyambut baik permohonan yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota.
“Kehadiran langsung Bupati Safni Sikumbang menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Kami akan mengawal permohonan ini kepada Menteri PKP,” ujarnya.
Program BSPS merupakan salah satu program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui bantuan stimulan yang mendorong swadaya dan gotong royong.
Dengan tambahan 210 unit BSPS pada 2026, Pemerintah Daerah (Pemda) berharap semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan, khususnya dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Bupati Safni Sikumbang juga menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut akan diawasi secara transparan dan tepat sasaran agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota, lanjutnya, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (ABD/Kominfo)
