Padang Pariaman, http://sudutlimapuluhkota.com – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menegaskan komitmennya mendukung percepatan terwujudnya Provinsi Sumatera Barat Bebas Sampah 2029 melalui pengurangan sampah dari sumber serta penyusunan roadmap pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, mewakili Wali Kota Zulmaeta saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Permasalahan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) se-Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat di Kabupaten Padang Pariaman, pada Selasa (14/07/2026).
Rapat koordinasi (Rakor) tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, para Bupati dan Wali Kota, serta kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) se-Sumatera Barat. Pertemuan itu membahas penyusunan roadmap pengelolaan sampah sebagai pedoman percepatan penanganan persoalan persampahan di daerah sekaligus mendukung target nasional pengelolaan sampah.
“Pemko Payakumbuh mendukung penuh penyusunan roadmap pengelolaan sampah Provinsi Sumatera Barat. Penanganan sampah harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), dunia usaha, dan masyarakat agar target Sumbar Bebas Sampah 2029 dapat diwujudkan,” ujar Wakil Wali Kota Elzadaswarman.
Ia mengatakan, Pemko Payakumbuh terus mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah dengan menekan timbulan sampah sejak dari sumber melalui edukasi masyarakat, penguatan penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Menurutnya, upaya tersebut juga perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal sekaligus mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Dukungan tersebut akan mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan sampah di daerah,” katanya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat segera menyusun roadmap pengelolaan sampah sebagai acuan bersama dalam menyelesaikan persoalan persampahan. Pemerintah pusat, lanjutnya, siap mendukung kebutuhan daerah sesuai kemampuan anggaran kementerian guna mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan sampah.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan nasional. Saat ini sekitar 74 persen sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik, sementara sekitar 70 persen TPA masih menggunakan sistem open dumping sehingga perlu ditransformasikan menuju sistem pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyatakan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Arahan pemerintah pusat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu. Sinergi yang baik antara pusat, provinsi, dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus mendorong pengurangan sampah dari sumber melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Selain itu, Pemprov Sumbar juga meluncurkan Buku Saku 101 Pengolahan Sampah serta menargetkan penerapan program Zero Waste di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari strategi mewujudkan Sumbar Bebas Sampah 2029.
Di akhir kegiatan, Wakil Wali Kota Elzadaswarman mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan bersama. Ketika setiap rumah tangga mulai mengurangi sampah dari sumbernya, target Sumbar Bebas Sampah 2029 akan lebih cepat tercapai,” pungkasnya. (ABD/MediaCenter)
