Limapuluh Kota, http://sudutlimapuluhkota.com — Dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) membuka kegiatan Gelar Karya Perhutanan Sosial di Taman Aka Barayun, Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada Sabtu (21/06/2025).
Turut mendampingi, Bupati Lima Puluh Kota H. Safni Sikumbang, Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ahlul Badrito Resha, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini digelar selama dua hari, dari 21 hingga 22 Juni 2025.
Mengusung tema “Aka Basamo: Kolaborasi Pembangunan Perhutanan Sosial Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi ajang menampilkan hasil karya dan praktik terbaik pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang diskusi dan tukar pengalaman antar pemangku kepentingan perhutanan sosial.
Dalam sambutannya, Menteri Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pengembangan perhutanan sosial merupakan bagian dari proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang berkeadilan, tidak hanya dikuasai segelintir elit, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi rakyat.
“Dulu masyarakat hanya menjadi penonton dalam pengelolaan hutan. Kini, mereka dapat memanfaatkan sekaligus menjaga kelestarian hutan demi peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Raja Juli Antoni juga menyebutkan bahwa saat ini telah diterbitkan 11.015 SK perhutanan sosial kepada sekitar 1,4 juta warga, mencakup area seluas 8,3 juta hektare. Masih terdapat sekitar 5 juta hektare kawasan hutan yang berpotensi didistribusikan kepada masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyampaikan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal, termasuk masyarakat hukum adat.
“Perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar rumah tangga pedesaan seperti kayu bakar, pakan ternak, dan mendukung ketahanan pangan nasional,” kata legislator yang akrab disapa Titiek Soeharto.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota H. Safni Sikumbang menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan atas pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman, memperkuat jejaring usaha, serta menegaskan capaian program perhutanan sosial.
“Sejak proyek Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project (SSF) dimulai tahun 2022, telah terbentuk 41 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan 114 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan total penerima manfaat mencapai 39.116 kepala keluarga,” terang Bupati Safni Sikumbang.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan Small Grant senilai Rp3 miliar, dokumen legalitas KUPS Enterprise, serta pelepasan ekspor perdana kopi KUPS ke Dubai oleh Menteri Kehutanan, Ketua Komisi IV DPR RI, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota. (ABD/Kominfo)
