Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Ngalau Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, pada Kamis (07/08/2025). Kegiatan ini bertujuan membangun birokrasi yang inklusif, adaptif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Acara dibuka oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, dan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Dewi Nofyenti, Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten II Wal Asri, para kepala OPD, direktur RSUD, direktur PDAM, serta camat dan lurah se-Kota Payakumbuh.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menegaskan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan harus dilindungi, dihormati, serta tidak boleh diabaikan. Menurutnya, persoalan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda).
“Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan HAM sebagai bagian dari konstitusi. Kesetaraan di mata hukum, hak atas pekerjaan yang layak, kebebasan berpendapat dan beragama, serta pelayanan publik yang adil merupakan fondasi pemerintahan yang berkeadilan,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Elzadaswarman mendorong ASN membangun budaya kerja berbasis HAM dengan mengedepankan empati, terutama kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Ia menegaskan, HAM juga mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, informasi yang jujur, dan bebas dari diskriminasi.
Kota Payakumbuh sendiri telah meraih penghargaan Kota Peduli HAM selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2017, termasuk pada peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 tahun 2024.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Dewi Nofyenti, menilai kegiatan ini memiliki makna strategis sebagai wujud sinergi antara Kemenkumham dan Pemerintah Daerah (Pemda). Ia menekankan pentingnya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) di daerah serta mendorong ASN menjadi agen perubahan yang profesional, humanis, dan berlandaskan HAM.
“ASN adalah wajah negara di mata masyarakat. Pelayanan yang bebas diskriminasi, memperhatikan kelompok rentan, transparan, dan berintegritas akan meningkatkan kepercayaan publik,” tuturnya.
Dewi mengajak seluruh ASN menjadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan pembelajaran bersama demi pelayanan publik yang berkeadilan. (ABD/MediaCenter)
