Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melakukan rasionalisasi belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menyusul penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut berdampak pada penentuan prioritas pembangunan daerah. Sejumlah program yang dinilai belum mendesak harus disesuaikan, sementara kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda).
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan hal itu usai penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, pada Senin (09/11/2026).
Baca Juga : Pemko Payakumbuh Matangkan Rencana Pengembangan Pasar Ibuh Blok Barat
Menurut Wali Kota Zulmaeta, penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan fiskal, terutama akibat berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan proses yang tidak sederhana. Kita dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat, terutama dengan adanya penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” ujar Wali Kota Zulmaeta.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah (Pemda) bersama DPRD melakukan pembahasan secara cermat terhadap usulan program dari setiap perangkat daerah. Rasionalisasi anggaran dilakukan agar penggunaan keuangan daerah lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Pemko Payakumbuh tetap memprioritaskan penataan dan pembangunan Kawasan Pasar Ibuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp34 miliar pada 2027.
Wali Kota Zulmaeta mengatakan, penataan Pasar Ibuh tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur kawasan perdagangan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, serta memperkuat daya saing perdagangan daerah.
Sementara itu, rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Payakumbuh belum dapat dilaksanakan pada 2027 karena penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, Wali Kota Zulmaeta menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan berarti pemerintah membatalkan komitmen terhadap pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, waktu penundaan akan dimanfaatkan untuk mematangkan perencanaan teknis, dokumen pembangunan, tahapan pelaksanaan, serta skema pembiayaan agar rencana pengembangan RSUD dapat dipersiapkan secara lebih matang.
“Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Zulmaeta juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Payakumbuh atas sinergi dan berbagai masukan selama proses pembahasan Ranperda APBD 2027.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda APBD tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota Zulmaeta turut meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah mempersiapkan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Langkah tersebut diperlukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dan penyerapan anggaran tidak mengalami keterlambatan.
“Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata,” pungkasnya. (ABD/MediaCenter)
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.