Payakumbuh, http://sudutlimapuluhkota.com – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi, pada Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mangkuto Syariah tersebut diikuti 61 peserta, terdiri atas perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutan yang dibacakannya, ia menyampaikan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan perencanaan, tetapi juga bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.
Baca Juga : Pemko Payakumbuh dan Komisi IX DPR RI Perkuat Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan
Menurutnya, pembinaan jasa konstruksi merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara aman, tepat waktu, efisien, dan sesuai standar yang berlaku.
Ia menjelaskan, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 merupakan regulasi terbaru yang memperbarui ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
Yasrizal berharap, melalui sosialisasi tersebut, para pelaku usaha jasa konstruksi dapat memahami ketentuan terbaru dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Pemko Payakumbuh berharap badan usaha jasa konstruksi lokal memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan daerah karena dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Seluruh peserta pun diingatkan untuk mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Ferry Novrizal, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Ia menyebutkan, Dinas PUPR memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, meliputi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai perubahan substansi aturan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan administrasi maupun potensi persoalan hukum dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak,” jelas Ferry.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi melalui tiga sesi pembahasan. Narasumber yang dihadirkan yakni Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial, yang memaparkan program perlindungan tenaga kerja, serta Mega Chandra Sera dari LKPP RI yang menjelaskan substansi Peraturan LKPP dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat segera menyesuaikan dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan terbaru. Dengan demikian, proses pengadaan jasa konstruksi di Kota Payakumbuh dapat berjalan lebih tertib, transparan, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (ABD/MediaCenter)

Belum ada komentar
Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.