Jakarta, http://sudutlimapuluhkota.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota menjajaki peluang kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) guna memperluas akses pendanaan hijau bagi masyarakat yang aktif mengelola hutan dan lingkungan secara berkelanjutan.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, dengan Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, di Kantor BPDLH, Kota Jakarta, pada Selasa (21/07/2026). Turut mendampingi Bupati Safni Sikumbang, Staf Ahli Bupati Yulia Masna, Kepala Dinas PUPR Orlanda, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (LHPKP) Nopriyadi Syukri.
Dalam pertemuan tersebut, BPDLH memaparkan berbagai program pendanaan untuk mendukung upaya pengurangan emisi karbon melalui sektor kehutanan, energi baru terbarukan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan ekonomi sirkular.
Baca Juga : Lima Puluh Kota Jadi Satu-satunya Daerah di Sumbar Penerima Proyek BFM Perhutanan Sosial
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota untuk aktif memanfaatkan berbagai program yang tersedia serta menyebarluaskan informasi tersebut kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan hutan dan lingkungan.
“Kami berharap Pemerintah Daerah (Pemda) aktif memantau informasi program dan bantuan melalui BPDLH, sehingga peluang pendanaan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan kelompok perhutanan sosial,” ujarnya.
Sejumlah program strategis turut menjadi pembahasan, di antaranya pengembangan Perhutanan Sosial, Blended Finance Model (BFM), pengelolaan sampah terpadu, pooling fund kebencanaan, serta pengembangan ekonomi sirkular.
Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menghadirkan akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat melalui skema pendanaan hijau, termasuk dukungan bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), pengembangan usaha kehutanan, ekowisata, serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Bupati Safni Sikumbang mengatakan, kelompok perhutanan sosial yang telah berkembang membutuhkan dukungan pembiayaan berkelanjutan agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Akses pembiayaan hijau sangat dibutuhkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan hidup,” kata Bupati Safni Sikumbang.
Menanggapi hal tersebut, BPDLH menyatakan kesiapan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui berbagai skema pendanaan yang bersumber dari pembiayaan nasional maupun internasional sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selain membahas pendanaan hijau, pertemuan juga menyinggung rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai salah satu langkah memperkuat pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Bupati Safni Sikumbang berharap kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPDLH dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. (ABD/Kominfo)
