Jakarta, http://sudutlimapuluhkota.com — Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Organisasi tersebut juga meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dievaluasi, dengan pencopotan jabatan sebagai opsi apabila ditemukan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab.
Desakan itu disampaikan di tengah laporan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. AMSINDO menilai pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan, mempercepat penanganan di lapangan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga.
Sekretaris Jenderal AMSINDO, Uray Tiar Fahrozi, mengatakan meluasnya karhutla harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena dampaknya tidak hanya dirasakan di daerah yang terbakar, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi.
“Karhutla tahun ini tidak bisa lagi dilihat sebagai persoalan daerah semata. Ketika kebakaran terjadi di Kalimantan, Sumatera, hingga Papua, pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai masalah nasional yang membutuhkan evaluasi menyeluruh,” ujar Uray.
Menurutnya, evaluasi perlu mencakup efektivitas pencegahan, kecepatan respons, koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
AMSINDO juga memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, organisasi itu menyatakan akan mempertimbangkan aksi boikot terhadap program-program pemerintah.
Uray menegaskan, pihaknya menginginkan langkah konkret yang dapat diukur, bukan hanya pernyataan atau rapat koordinasi (rakor).
Area Terbakar di Indonesia Capai 637 Ribu Hektare
Data MapBiomas Fire Indonesia mencatat area terbakar di Indonesia mencapai 637.011 hektare selama Januari–Agustus 2026. Sekitar 27 persen dari luas tersebut dilaporkan berada di Papua.
Berdasarkan persentase itu, luas area terbakar di Papua diperkirakan sekitar 172 ribu hektare. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan persentase yang dipublikasikan, bukan angka luas terbakar Papua yang disajikan secara terpisah dalam laporan tersebut.
Sementara itu, sistem pemantauan karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat luas areal terbakar mencapai 202.004,30 hektare selama Januari–Juli 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kedua data itu menggunakan periode pelaporan dan metode pemantauan yang berbeda. Karena itu, angka dari MapBiomas dan SiPongi tidak dapat langsung dibandingkan untuk menyimpulkan tren kenaikan atau penurunan luas karhutla.
Hingga berita ini disusun pada Selasa (13/10/2026), angka-angka tersebut perlu dibaca sesuai periode masing-masing dan tidak dapat dianggap sebagai total kumulatif terbaru hingga Oktober.
Kebakaran Gambut Dilaporkan di Papua
Di Papua Tengah, BNPB melaporkan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Nabire pada September 2026. Kebakaran tersebar di enam kampung pada dua distrik, yakni Nabire dan Nabire Barat, dengan luas lahan terdampak mencapai 172 hektare.
Dalam laporan tersebut, petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman.
Sementara itu, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, BNPB mengerahkan helikopter untuk mendukung pemadaman kebakaran yang terpantau sejak Agustus 2026. Operasi water bombing dilakukan untuk membantu menjangkau dan mengendalikan api di kawasan yang sulit diakses melalui jalur darat.
Data kejadian tersebut memiliki cakupan berbeda dari data area terbakar MapBiomas. Oleh karena itu, angka-angka tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai total luas karhutla di Papua.
Baca Juga : Ketua Umum Amsindo Apresiasi Program MBG, Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
Ribuan Titik Panas Terdeteksi di Sumatera
Di Sumatera, pemantauan titik panas juga menunjukkan aktivitas yang perlu diwaspadai. Berdasarkan laporan BMKG Pekanbaru yang diberitakan Media Indonesia pada 12 Oktober 2026, sebanyak 2.905 titik panas terpantau di Pulau Sumatera.
Provinsi Sumatera Selatan mencatat jumlah terbanyak, yakni 2.153 titik. Selanjutnya, Kepulauan Bangka Belitung mencatat 331 titik, Lampung 223 titik, Provinsi Jambi 182 titik, Provinsi Bengkulu sembilan titik, dan Provinsi Sumatera Utara empat titik.
Sementara itu, Provinsi Aceh, Provinsi Riau, dan Kepulauan Riau masing-masing tercatat memiliki satu titik panas dalam laporan tersebut.
Titik panas merupakan anomali suhu yang terdeteksi melalui pemantauan satelit. Keberadaan titik panas tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar. Verifikasi di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Adapun data BNPB yang diberitakan pada 15 September 2026 mencatat luas lahan terbakar di Provinsi Riau mencapai 19.851 hektare. Pada periode yang sama, luas lahan terbakar di Provinsi Sumatera Selatan dilaporkan lebih dari 6.552 hektare, sedangkan Jambi mencapai 2.998 hektare.
Dalam pembaruan berikutnya, luas lahan terbakar di Provinsi Riau tercatat 20.015,35 hektare dan di Jambi 3.048,68 hektare hingga 16 September 2026.
Angka tersebut merupakan data bertanggal September 2026 sehingga tidak dapat disebut sebagai akumulasi terbaru hingga Oktober.
Pemadaman Berlangsung di Sejumlah Wilayah
Pada 12 Oktober 2026, pemerintah melaporkan sekitar 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas masih dalam proses pemadaman. Wilayah yang disebut dalam laporan tersebut meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau.
Dari total luas lahan yang sedang ditangani tersebut, sekitar 513,89 hektare berada di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting serta wilayah Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Luas 639,23 hektare itu merupakan area yang sedang ditangani dalam laporan tersebut, bukan total akumulasi lahan terbakar di Indonesia sejak awal tahun.
Kementerian Kehutanan juga mencatat 387 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional pada 8 Oktober 2026. Di enam provinsi prioritas, Provinsi Sumatera Selatan mencatat 130 titik, Provinsi Kalimantan Tengah 86 titik, Provinsi Kalimantan Selatan 37 titik, Kalimantan Barat 12 titik, Provinsi Jambi tiga titik, dan Provinsi Riau nihil dalam pemantauan tersebut.
Data titik panas dan luas lahan yang sedang dipadamkan menggambarkan indikator berbeda. Oleh karena itu, keduanya perlu dibaca sesuai konteks dan waktu pengamatan masing-masing.
Dampak Ekonomi dan Kesehatan Jadi Perhatian
Selain merusak hutan dan lahan, karhutla berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, transportasi, pendidikan, serta kegiatan ekonomi.
Kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bertajuk The Hidden Cost of Fire: Economic and Health Impacts of Forest and Land Fires in Indonesia 2026 memperkirakan dampak ekonomi dan kesehatan karhutla secara nasional selama Januari–Agustus 2026 berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun, bergantung pada skenario perhitungan yang digunakan.
Angka tersebut merupakan estimasi berbasis pemodelan, bukan nilai kerugian aktual yang telah diaudit. Estimasi itu juga mencakup dampak secara nasional sehingga tidak dapat dianggap sebagai kerugian khusus di Sumatera, Kalimantan, atau Papua.
Besarnya potensi dampak tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan dan perlindungan masyarakat dari dampak asap.
AMSINDO Minta Evaluasi Berbasis Data
AMSINDO meminta pemerintah membuka evaluasi penanganan karhutla secara transparan, termasuk terhadap kinerja kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab terkait.
Organisasi tersebut menilai evaluasi perlu mempertimbangkan efektivitas kebijakan, kecepatan respons, koordinasi, serta hasil nyata di lapangan. Desakan terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto merupakan bagian dari tuntutan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Kehutanan, BNPB, Pemerintah Daerah (Pemda), BPBD, TNI, Polri, BMKG, dan masyarakat. Karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab setiap pihak perlu didasarkan pada data dan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
AMSINDO menyatakan akan mempertimbangkan boikot terhadap program-program pemerintah apabila tuntutannya tidak mendapat tindak lanjut dalam tenggat waktu yang diberikan.
Di tengah laporan karhutla dari berbagai wilayah, masyarakat menantikan langkah pemerintah untuk memperkuat pencegahan, memastikan penanganan berjalan efektif, melindungi warga dari dampak asap, serta menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. (TIM)
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama menanggapi berita ini.