Limapuluh Kota, http://sudutlimapuluhkota.com – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Sumatera terus mendorong percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.
Kegiatan monev yang berlangsung pada Kamis (30/07/2026) dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., didampingi perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, serta jajaran Satgas PRR. Rapat koordinasi turut dihadiri Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, Sekretaris Daerah, Herman Azmar, BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, perangkat daerah terkait, serta perwakilan kementerian dan lembaga.
Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp22,03 miliar dari total alokasi Rp135,63 miliar. Sejumlah kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara lainnya masih berada pada proses pengadaan, perencanaan, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan survei.
Baca Juga : Pemkab Lima Puluh Kota Pastikan Ratusan Huntap Korban Bencana Dibangun Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota juga terus melakukan sinkronisasi usulan pendanaan melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) guna menghindari tumpang tindih pembiayaan dengan program pemerintah pusat.
Di sektor ekonomi, pemulihan mulai menunjukkan perkembangan positif. Seluruh kolam budidaya perikanan yang sebelumnya terdampak bencana telah kembali beroperasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berangsur pulih. Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) masih menunggu tindak lanjut usulan bantuan sosial bagi 99 keluarga penerima manfaat (KPM) serta Jaminan Hidup (Jadup) untuk 263 jiwa yang telah diajukan kepada Kementerian Sosial.
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan masih terdapat sejumlah infrastruktur yang membutuhkan penanganan. Jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang mengalami kerusakan akibat gerusan Sungai Batang Sinamar akan diperbaiki melalui pendanaan TKD Kabupaten dengan dukungan Hibah RR BNPB. Sementara itu, ruas jalan provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat.
Di bidang pendidikan dan permukiman, lahan relokasi SD Negeri 04 Nagari Koto Tinggi telah memasuki tahap pemadatan. Sementara itu, lokasi Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh telah siap dibangun setelah proses sertifikasi lahan selesai. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen membangun 204 unit hunian tetap dari total usulan 233 unit dengan target penyelesaian pada 2026.
Satgas PRR menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), serta seluruh pemangku kepentingan. Dukungan pendanaan, percepatan pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan yang optimal dinilai menjadi faktor penting agar seluruh target pemulihan dapat diselesaikan tepat waktu.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat melalui pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. (TIM)